Lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P) menyoroti memburuknya
neraca keuangan perusahaan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) infrastruktur.
Sorotan tersebut dilakukan karena utang dari perusahaan BUMN itu membengkak
lantaran pemerintah jor-joran membangun infrastruktur. (Baca: S&P Soroti
Naiknya Rasio Utang BUMN) Mengutip Kontan.co.id, Jumat (23/3/2018), Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan tak mempermasalahkan
hal ini. Menurut Darmin, melemahnya neraca keuangan tersebut merupakan
indikator produktivitas BUMN tersebut karena banyaknya proyek yang dikerjakan.
"Tentu dalam prosesnya ada saja BUMN yang kesulitan, (cash) mismatch, dan
macam-macam, tetapi itu bukan problem karena tidak ada kerjaan maka tidak ada
duit. Kalau muncul persoalan seperti itu, namanya problem of growth," ujar
Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (23/3/2018). Darmin menyatakan, alih-alih
khawatir dengan utang BUMN, yang seharusnya dikhawatirkan adalah jika BUMN
konstruksi itu tidak memiliki pekerjaan. "Itu problem yang muncul karena
banyak kerjaan, yang dikhawatirkan adalah kalau problem muncul karena tidak ada
pekerjaan," kata Darmin. Sebelumnya, analis S&P Xavier Jean mencatat,
utang dari empat perusahaan konstruksi besar milik negara melonjak 57 persen
menjadi Rp 156,2 triliun (setara 11,3 miliar dollar AS) tahun lalu. Ini menjadi
alarm pinjaman yang berlebihan untuk mendanai infrastruktur. Rasio utang pada
pada 20 BUMN konstruksi telah meningkat 5 kali terhadap pendapatan sebelum
bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA). Angka ini melonjak
dibandingkan pada tahun 2011 yang hanya 1 kali terhadap EBITDA. "Ini
adalah tren yang kami lihat secara serius, karena kami pikir itu akan bertahan,
dan akan difokuskan pada 2018 dan menjelang pemilihan 2019," kata Xavier
saat memaparkan presentasinya dalam web broadcast Asia-Pacific Sector Insights:
A Look Into The Corporate & Infrastructure Sector For Indonesia, Kamis
(22/2/2018). Pemerintah memperkirakan total investasi infrastruktur yang
dibutuhkan sejak tahun 2014-2019 sebesar 450 miliar dollar AS. Untuk mengambil
sebagian besar proyek tersebut, Xavier bilang BUMN harus meminjam untuk
memenuhi kebutuhan modal kerja. Sementara, proyek tersebut sering tertunda atau
membutuhkan waktu untuk menghasilkan pendapatan.
Menurut saya kegiatan infrastruktur sagat diperlukan masyarakat dan sangat
berguna dalam masyarakat. Infrastrur apalagi yang kita ketahui Bapak Presiden
kita jokowi sangat mensetujui adanya proyek infrasutruktur. Dibangunnya
infrastruktur berguna untuk masalah keadilan seluruh rakyat indonesia terutama
untuk warga daerah Papua sangat membutuhkan bantuan infrastruktur. Tetapi
karena kita negara berkembang terutama dan dizaman sekarang itu terjadinya
globalisasi maka kegiatan infrastruktur akan malah menjebak negara kita dengan
keadaan hutang dimana-mana. Meskipun kita ketahui kegiatan tersebut juga
memiliki dana dari kenaikan pajak tapi itu semua tidak bisa menutupi penurunan
neraca keuangan.
Sebaiknya Pemerintah harus tanggap dengan hal ini karena dengan melemahnya
penurunan neraca keuangan kita, itu akan
menambahkan hutang untuk kita entah didalam negeri atau luar negeri. Dan
seharusnya pemerintah juga jangan mengambil tindakan langsung jor-joran karena
ini akan berakibat kepada kita sendiri akan merugikan bangsa kita karena mau
tidak mau . dan biasanya pemungutan dana masyarakat diambil dari alih-alih
kenaikan Pajak atau sebagainya. Dan dikhawatirkan ketika hutang untuk
kepentingan infrastruktur membludak yang menjadi ancaman itu Perusahaan BUMN
misalkan takut bangkrut dan kontruksi tidak akan bekerja lagi.
Menurut saya pemerintah lebih bisa memilah-milah untuk pembanguan
infrastruktur, karena yang kita ketahui untuk membangun infrastruktur itu
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan pemerintah harus bertanggung jawab
atas hutang tersebut dan jangan angkat tangan saja karena sangat merugikan
perusahaan BUMN. Dan pemerintah harus lebih mementingkan pembangunan tersebut
didaerah-daerah terpencil yang lebih membutuhkan bantuan pembangunan atau dana
untuk kemajuan masyarakat Indonesia itu sendiri.
REFERENSI :
