Tugas 2 Perekonomian Indonesia

Pengertian Pembiayaan Pembangunan

Dalam arti sempit Pembiayaan Pembangunan adalah usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan melalui APBN/D dengan cara menutup defisit anggaran. Sedangkan dalam arti luas Pembiayaan Pembangunan adalah usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan di wilayahnya dengan menggunakan sumber-sumber dari pendapatan (revenue), utang (debt), dan kekayaan (equity) yang bersifat konvensional atau non-konvensional. Pengertian ini memiliki implikasi bahwa pemerintah menyadari pembiayaan pembangunan tidak cukup hanya dari APBN/D saja, juga harus melibatkan faktor lain di luar pemerintah bahkan asing.

Sumber pembiayaan dalam negeri, terdiri atas :

1. Tabungan Sukarela (Voluntary Saving)

Tabungan sukarela adalah bagian dari pendapatan yang diterima masyarakat yang dengan sukarela tidak digunakan untuk konsumsi.Dana ini masuk bank, asuransi dan lembaga keuangan lainnya.

2.    Tabungan Pemerintah

Tabungan pemerintah adalah keseluruhan pendapatan yang diterima pemerintah dikurangi dengan total pengeluaran rutin. Semakin tinggi tabungan pemerintah semakin besar dana yang tersedia untuk pembangunan.

3. Tabungan Paksa (Forced Saving) atau Pajak

Tabungan paksa adalah langkah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pinjaman ke masyarakat, badan-badan keuangan di luar bank komersial (LKBB), bank komersial, bank sentral dan mencetak uang baru dalam rangka menanggulangi defisit anggaran.

Pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan balas jasa yang tidak langsung dapat ditunjuk. Fungsi pajak yaitu sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk mengatur. Pajak berpengaruh terhadap konsumsi, tabungan, produksi dan distribusi (khususnya pendapatan).

            Pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a.    Pajak langsung, pajak yang bebannya tidak dapat digeserkan kepada pihak lain oleh wajib pajak (dalam arti ekonomi) atau pajak yang dipungut atas dasar surat ketetapan pajak (kohir) (dalam artian administrasi).

b.    Pajak tidak langsung, pajak yang bebannya dapat digeserkan/dilimpahkan kepada pihak lain (dalam arti ekonomi) atau pajak yang dipungut tanpa menggunakan surat ketetapan pajak (dalam artian administrasi).

4. Hasil dari Perdagangan Luar Negeri,

Hasil dari perdagangan luar negeri yaitu yang diperoleh dari kelebihan nilai ekspor dikurangi nilai impor.

Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.

Tujuan pembangunan berwawasan lingkungan adalah agar masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam tidak merusak lingkungan. Untuk itu dalam pengelolaan sumber daya alam perlu memerhatikan keadaan lingkungan agar ekosistem lingkungan tidak terganggu.

Sumber daya alam merupakan penopang kehidupan penduduk yang perlu dijaga kelestariannya, karena kebutuhan pemenuhan tersebut akan terus berlanjut. Untuk melakukan pembangunan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam maka perlu ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak merusak ekosistem.

 Contoh pembangunan berwawasan lingkungan:

1.    Membuat hotel dan kawasan hiburan di tepi pantai, tetapi tidak merusak hutan mangrove di sekitarnya.

2.    Tebang pilih pohon.

3.    Memanfaatkan sampah bekas sebelum di buang dan menggunakan sebagai barang kerajinan

4.    Menghemat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya menghemat penggunaan minyak bumi dan gas bumi serta batubara.

KOMPONEN PENDAPATAN NASIONAL

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP) adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan seluruh warga masyarakat (termasuk warga negara asing) suatu negara dalam periode tertentu biasanya satu tahun. GDP dalam artian lain adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor. ·      Pertumbuhan GDP terjadi, karena: 1.    Perubahan ketersediaan resources 2.    Peningkatan produktifitas efisiensi penggunaan resources ­ ·      Pengukuran GDP Berdasarkan sirkulasi kegiatan ekonomi, GDP dapat diukur dalam 2(dua) cara, yaitu sebagai: 1.    Total nilai dari aliran produk akhir 2.    Total biaya atau penghasilan input yang digunakan untuk memproduksi output Karena profit merupakan konsep residu, maka kedua cara tersebut menghasilkan total GDP yang sama.

2. Produk Nasional Bruto (PNB)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product/GNP) adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan warga negara tersebut yang berada/bekerja di luar negeri. Barang dan jasa yang dihasilkan warga negara asing yang bekerja di dalam negeri, tidak termasuk GNP. GNP = GDP - Produk Netto terhadap luar negeri

3. Produk Nasional Netto (PNN)

Produk Nasional Netto (Net National Product/NNP) atau produk nasional bersih adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun setelah dikurangi penyusutan (depresiasi) dan barang pengganti modal. Penyusutan barang modal atau replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. NNP = GNP – (Penyusutan + Barang pengganti modal)

4. Pendapatan Nasional Netto (Bersih)

Pendapatan Nasional Bersih (Net National Income/NNI) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll. NNI = NNP – Pajak tidak langsung

5. Pendapatan Perseorangan

Pendapatan Perseorangan (Personal Income) adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima perseorangan sebagai balas jasa dalam proses produksi. Pendapatan perseorangan ini dapat juga disebut pendapatan kotor, karena tidak semua pendapatan perseorangan netto jatuh ke tangan pemilik faktor produksi, sebab masih harus dikurangi laba yang tidak dibagi, pajak penghasilan, iuran jaminan sosial maupun pembayaran yang bersifat transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja). PI = (NNI + Transfer Payment) - (Iuran Jaminan Sosial + Iuran Asuransi + Laba Ditahan + Pajak Perseorangan)

6. Pendapatan Bebas atau Pendapatan yang Sudah Siap Dibelanjakan

Pendapatan Bebas (Disposable Income/DI) adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap untuk dibelanjakan penerimanya. Pendapatan ini merupakan hak mutlak bagi penerimanya. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan. DI = PI - Pajak langsung

7.  Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB per kapita.

Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut.

Adapun rumus pendapatan per kapita adalah sebagai berikut :

·       Pendapatan per Kapita dan Pertumbuhan pendapatan perkapita.

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pendapatan perkapita suatu tahun tertentu adalah dengan cara membagi pendapatan pada tahun itu dengan jumlah penduduk tahun yang bersangkutan.

untuk menentukan tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita dari tahun ke tahun dapat ditentukan dengan cara penentuan pertumbuhan pendapatan nasional riil, yatu dengan rumus sebagai berikut :

                 PNR2 - PNR1

GT2  = ---------------------- x 100%

                      PNR1

Keterangan:

GT2    = pertumbuhan pendapatan perkapita yang dinyatakan dalam persen

PNR2  = pendapatan per kapita pada tahun 2 (tahun yang dicari pendapatan perkapitanya)

PNR1 = pendapatan perkapita sebelum tahun ke 2.

Daftar Pustaka :

Ø  http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2587/15.110-Profil-Pembiayaan-Pembangunan

Ø  http://chanchanfia.blogspot.co.id/2013/07/sumber-pembiayaan-pembangunan-di_8.html

Ø  https://prayudho.wordpress.com/25/

Ø  http://bennisetiawan.blogspot.co.id/2008/03/pembangunan-berwawasan-lingkungan.html

Ø  http://www.gurupendidikan.net/2016/04/pengertian-pembangunan-berwawasan-lingkungan-beserta-tujuan-contoh-dan-ciri-cirinya.html

Ø  https://brainly.co.id/tugas/3826687

Ø  http://www.gurupendidikan.com/pembangunan-berwawasan-lingkungan-pengertian-hakikat-tujuan-ciri/

Ø  http://yulie2008.blogspot.co.id/2009/02/komponen-pendapatan-nasional.html

Ø  https://sofyanwsw.wordpress.com/2014/03/09/komponen-komponenpendapatannasional/

Ø  http://smapeunaron.pas.sch.id/pendapatan.htm

PEREKONOMIAN INDONESIA

  

NAMA : ZAHRA YASHINTA

KELAS : 27216900

Arti kata sistem dan sistem ekonomi

 Sistem berasal dari kata “sytema” yang dalam bahasa Yunani memiliki arti “Seluruh dari berbagai macam bagian”. Pengertian dari sistem menurut beberapa para ahli antara lain : C.W. Churchman Sistem merupakan seperangkat bagian-bagian yang di koordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan. L. James Haver Menurutnya “Sistem adalah prosedur logis dan rasional guna merancang suatu dari rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud guna sebagai suatu kesatuan di dalam mencapai suatu tujuan yang telah di tentukan”.

Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Menurut Gilarso (1992:486) sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari. Sedangan McEachern berpendapat bahwa sistem ekonomi dapat diartikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi (what, how, dan for whom). Sistem ekonomi di pengaruhi dengan adanya faktor internal dan faktor eksternal.  Faktor internal yang membedakan sistem ekonomi antara negara yang satu dengan yang lain, yaitu: Falsafah dan ideologi negara, Sistem politik, Sistem pemerintahan, dan Lembaga-lembaga sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Faktor eksternal yang mempengaruhi sistem ekonomi di suatu negara, yaitu: Sistem ekonomi yang dianut oleh negara tersebut, Sosial budaya luar negeri,dan Politik dunia internasional.

  Jenis-jenis sistem perekonomian

 A. Sistem Ekonomi Tradisional

                 Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem ekonomi di mana organisasi kehidupan ekonomi dijalankan menurut kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya.

Tujuan dari sistem ekonomi ini adalah mempertahankan tradisi yang terjadi turun temurun, dengan mengabaikan apa yang harus dilakukan dan untuk apa dilakukan.

Ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional ini adalah:

• ·         Teknologi masih sederhana,

• ·         Kegiatan usaha ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok

• ·         Modal masih terbatas,

• ·         Masyaraktnya masih susah menerima perubahan karena terikat dengan tradisi,

• ·          Masih terdapat sistem pertukaran barang dengan barang ( barter).

             

 

       Sistem Ekonomi liberal/pasar/kapitalis

              Sistem ekonomi liberal/pasar/kapitalis atau yang biasa disebut dengan Free Fight Liberalism adalah suatu penerapan kehidupan ekonomi yang bebas, dimana warga negara diberi kebebasan oleh pemerintahan untuk melakukan kegiatan ekonomi, dan seluruh sumber daya yang tersedia, dimiliki, dan dikuasai oleh masyarakat dapat dikembangkan secara bebas. Dalam sistem ini, pemerintah tidak ikut campur tangan. Bahkan dalam kondisi tertentu pun, pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sehingga kondisi ini disebut juga dengan istilah laissez-faire.

Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal, yaitu:

• ·         Semua alat dan sumber produksi berada di tangan perseorangan,

• ·         Kegiatan ekonomi di semua sektor dilakukan oleh swasta,

• ·         Modal memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi

Sistem Ekonomi Komando/Sosialis

              Sistem ekonomi komando/etatisme/terpusat adalah sistem ekonomi yang pengaturan kehidupan ekonominya secara langsung oleh negara.

Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi komando, yaitu:

• ·         Semua alat dan sumber produksi dikuasai oleh negara,

• ·          Kegiatan perekonomian diatur dan dikuasai secara mutlak oleh negara,dan

• ·         Jenis-jenis pekerjaan dalam suatu negara serta pembagian kerja diatur oleh pemerintah.

  Sistem Ekonomi Campuran

              Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang mengambil segi positif dari sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando.

Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran, yaitu:

• ·         Kesempatan kerja penuh ( full employment) dan jasa kolektif mendapat prioritas yang tinggi,

• ·         Harga tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi pemerintah juga ikut campur dalam menentukan kebijakan,

• ·         Pemerintah menyelenggarakan jaminan sosial dan bertanggung jawab atas distribusi pendapatan yang lebih merata.

E. Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem ekonomi yang dianut negara Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi pancasila, yaitu:

•   Perekonomian tidak didominasi oleh modal dan buruh, melainkan berdasarkan atas asas kekeluargaan,

•   Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya,

• ·   Peranan negara penting tetapi tidak dominan dan dicegah tumbuhnya sistem komando.

  Sistem ekonomi dan Sistem politik diibaratkan 2 mata uang yang berbeda    

Jika ditinjau dari segi kehidupan masyarakat pengaruh ilmu politik dan ekonomi jelas saling bergantung, keduanya saling membutuhkan, bisa dikatakan salah satu diantara keduanya tidak bisa berjalan tampa iringan satu sama lain. Maka lazimya untuk mempelajari kedua pelajaran ini amat terkait dan terhubung. Para pemikir terdahulu menganggap ilmu ekonomi sebagai cabang dari ilmu politik, dari sinilah muncul nama atau gelar ilmu ekonomi politik. Karena dimasa itu pokok urusan ketertiban finansial dilihat atau diambil dari sumber penghasilan Negara, Sedangkan sekarang pemikiran tersebut telah berubah. Ilmu ekonomi dinyatakan independent dan terpisah dari pelajaran politik, dimana pelajaran ini mengajarkan masyarakat untuk berusaha, bagaimana,dimana, apa dan gimana mengatur dan memperoleh kekayaan. Singkatnya ekonomi adalah ilmu kekayaan. Ekonomi berpengaruh dalam politik hanya dibeberapa titik saja, dimana titik penghasilan dan penyaluran dari kekayaan sangatlah besar pengaruhnya didalam pemerintahan. Bahkan juga disebabkan dari berbagai penyelesaian permasahan yang memang lazim timbul didalam Bernegara. Di berbagai Negara pemerintahan pengaruh yang terbesar terletak pada pertumbuhan ekonominya. Bertambahnya lapangan ekonomi didalam pemerintahan terjadi tiada henti- hentinya. Pajak, UU bea, Hak milik Negara dan pertolongan Negara terhadap lahan pertanian, industri dan perdagangan semuanya bukanlah salah satu hal dimana pemerintah berkuasa atas penghasilannya.Dengan demikian eratnya hubungan antara ilmu politik dan juga ilmu ekonomi maka muncullah suatu ilmu baru yang kita kenal dengan sebutan ilmu ekonomi politik. Pembelajaran Ilmu Ekonomi Politik merupakan pembelajaran ilmu yang bersifat interdisiplin,yakni terdiri atas gabungan dua disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu ekonomi politik. Hubungan yang lebih jelasnya, dalam mengajukan kebijakan atau siasat ekonomi tertentu, seorang sarjana ekonomi dapat bertanya kepada seorang ilmu politik, tentang politik manakah kiranya yang paling baik di susun guna mencapai tujuan secara ekonomi. Dalam mengajukan kebijakan untuk memperbesar produksi nasional misalnya, sarjana ilmu politik pasti ditanya tentang bagaimana cara-cara menanggulangi hambatan politis menuju arah tujuan ekonomi tersebut. Contohkan saja pembangunan lima tahun di Indonesia dulu memperhitungkan pula perkembangan social dan politik yang mungkin terjadi akibat pergeseran ekonomis yang timbul dari berhasil dan gagalnya kebijakan tertentu. Sebaliknya seorang sarjana ilmu politik dapat meminta bantuan juga kepada sarjana ekonomi tentang syarat-syarat ekonomis yang harus di penuhi guna mencapai tujuan politis tertentu, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan kehidupan demokrasi.

 DAFTAR PUSTAKA:

• http://www.zonasiswa.com/2014/07/sistem-ekonomi-pengertian-macam-fungsi.html

• ·      http://azanulahyan.blogspot.com/2014/04/macam-macam-sistem-ekonomi-dalam-perekonomian-dunia.html

• ·      http://kammilashaffirah.blogspot.com/2011/02/macam-macam-sistem-ekonomi-di-dunia.html

• ·      https://mettamustika.wordpress.com/2011/05/30/sistem-perekonomian-indonesia/